Friday, October 26, 2018

DPMD Larang Keras Panitia Pungut Biaya Peserta Ujian Perangkat Desa

SiagaNews || Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Ngawi melarang keras panitia desa memungut biaya administrasi terhadap peserta ujian perangkat desa. Himbauan keras itu menyusul di akhir tahun 2018 ini ada beberapa desa dari 19 kecamatan di Ngawi bakal melaksanakan ujian perangkat desa.


Achmad Roy Rozano Kabid Pemdes DPMD Ngawi menegaskan, tidak ada satupun aturan yang membenarkan pihak panitia melakukan pungutan atau beban biaya kepada peserta ujian. Jika terbukti, panitia bisa dikatakan melakukan pungutan liar alias pungli dan bisa di pidanakan. 


"Kita merekomendasikan kepada panitia untuk tidak dan sekali kali melakukan pungutan kepada peserta ujian. Kalau itu ada jelas menyalahi prosedur," terang Roy sapaan akrab Kabid Pemdes DPMD Ngawi, Kamis, (25/10/2018).


Ujarnya, biaya pengisian perangkat desa melalui sistim ujian diambilkan dari pos APBDes. Anggaran desa yang dimaksudkan itu bisa dari pendapatan asli desa (PADes) ataupun dari tanah kas desa. Dan dilarang keras mengambil dari anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD).


Roy menambahkan, di wilayah Ngawi dari 19 kecamatan memang ada kekosongan kursi sekdes di 59 desa. Dan 42 desa memang benar-benar kosong sedangkan 17 desa lainya posisi sekdes di Plt kan. Untuk itu Roy mengharap, bagi desa yang terdapat kursi sekdes kosong segera mempersiapkan diri untuk melakukan pengisian mengingat posisi sekdes memang vital dalam birokrasi desa.


“Mengenai kapan pengisian kursi sekdes semuanya terserah pihak desa yang bersangkutan. Alasanya desa harus membuat peraturan desanya terlebih dahulu demikian juga mempersiapkan anggaran untuk mencover proses pengisian itu,” beber Roy. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: